Ketua APBMI :Putusan MK bukan untuk legalkan Bongkar Muat Pelindo

Semarang,jantramas.com- Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) RI Nomor 74/PUU-VIII/2010 terkait Permohonan uji material (judicial Review) yang telah dilakukan pihak APBMI Pusat atas Undang-undang Pelayaran No17 Tahun 2008 yang menyangkut adanya monopoli usaha jasa kepelabuhan yang selama ini telah dilakukan PT Pelindo, bukan untuk melegalkan aktivitas bongkar muat yang dilakukan Pelindo III Semarang yang telah berlangsung selama ini.

Kuasa Hukum dan Pengurus APBMI Jateng saat melakukan pemaparan di kantor Ombusmen Jateng
Kuasa Hukum dan Pengurus APBMI Jateng saat melakukan pemaparan di kantor Ombusmen Jateng


Tapi justru putusan tersebut telah memperkuat agar Pelindo dalam melaksanakan usaha bongkar muatnya di Pelabuhan harus mempunyai perizinan khusus untuk usaha bongkar muat. Hal ini sebagaimana disampaikan Ketua APBMI Jateng, Romulo Simangunsong yang menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi RI tersebut tidak ada hubungannya dengan pelegalan usaha bongkar muat Pelindo yang kini telah disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Semarang," itu khan perkara yang sudah usang dan nggak ada hubungannya putusan MK dengan pelegalan bongkar muat pelindo," ujarnya seusai memantau sidang Pra Peradilan di PN Semarang.

Bahkan Romulo pun meminta pihak Pelindo III agar menghormati persidangan pra peradilan di Pengadilan Semarang," jadi nggak perlulah gembar gembor, buktikan aja dipersidangan," imbuhnya. Sedangkan Kuasa Hukum APBMI Jateng, Rizal Thamrin menanggapi santai pihak Pelindo yang mengklaimnya tidak melanggar undang-undang dengan dalih adanya putusan MK,"Apapun yang mereka dalilkan, pihak kami sudah siap untuk melawannya," tegasnya.

Kemudian Rizal pun dalam waktu dekat merencanakan akan melakukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap surat Dirhubla Kementerian Perhubungan RI yang dinilainya telah memihak Pelindo III Semarang," Kami juga akan PTUNkan surat Dirhubla yang sarat kepentingan dengan pelindo," imbuhnya.

Dalam pantauan media ini, memang sebelumnya pihak Pelindo III Semarang dalam pertemuannya dengan Pimpinan DPRD Kota Semarang telah menyangkal tuduhan pihak APBMI Jateng terkait bongkar muat ilegal dan monopoli usaha jasa kepelabuhan yang dilakukan Pelindo III Semarang dengan dalih adanya putusan Mahkamah Kontitusi (MK) RI yang salah satu klausulnya melegalkan usaha bongkar muat yang dilakukan Pelindo selaku Pemilik izin Badan Usaha Pelabuhan(BUP).

Padahal dilain pihak justru menilai Pihak Pelindo harus tetap memiliki izin usaha bongkar muat , walau pelindo sebagai BUP sebagaimana amanat Undang-undang No17 Tahun 2008 Pasal 90 .Namun kasus ini terus bergulir hingga dipersidangan Pra Peradilan di Pengadilan Negeri (PN) Semarang (Jumat, 17/6) yang diajukan pihak Pelindo III Semarang melawan Polda Jawa Tengah.

You May Also Like

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

close