Pelindo datangkan Yusril dan Polda hadirkan empat SA

Semarang, jantramas.com- Dalam persidangan lanjutan Pra Peradilan PT Pelindo III Semarang melawan Polda Jawa Tengah yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Semarang (Kamis,23/6). Para pihak pemohon maupun termohon terus melakukan upaya pembuktian didepan Majlis hakim baik berupa bukti-bukti dokumen maupun berusaha menghadirkan beberapa saksi fakta maupun saksi Ahli.

Hal ini sebagaimana yang dilakukan Pihak Pelindo III Semarang selaku pemohon telah mendatangkan Saksi Ahli Pakar Hukum Tata  Negara Yusril Ihza Mahendra pada peridangan  (Rabu 22/6 ) sedangkan pihak termohon pun Polda Jawa Tengah tidak mau kalah, maka pada persidangan hari ini (Kamis,23/6) juga menghadirkan empat orang saksi fakta maupun saksi Ahli yaitu Dr. Pujiono, Ita Dystiya, Herman Susetyo  dari Universitas Diponegoro dan Profesor Tarom dari UNWAHAS Semarang.

Suasana Sidang Pra Peradilan Pelindo vs Polda Jateng di PN Semarang
Suasana Sidang Pra Peradilan Pelindo vs Polda Jateng di PN Semarang


Semua Saksi yang telah dihadirkan di Persidangan oleh pihak termohon Polda Jateng berpendapat bahwa Penetapan Tersangka GM Pelundo III Semarang dalam kasus dugaan bongkar muat ilegal di Pelabuhan Tanjung Emas telah sesuai peraturan perundangan yang berlaku," Kami memang saat di BAP di Polda terkait kasus ini berpendapat penetapan tersangka ini telah sah dan memenuhi dua alat bukti yang sah," tutur Tarom dipersidangan.

Selanjutnya saksi lainnya, Ita Dystiya menegaskan bahwa dalam perizinan bongkar muat sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang Pelayaran mewajibkan semua perusahaan bongkar muat memiliki izin khusus untuk bongkar muat," izin ini sudah semakin khusus dan diwajibkan kepada perusahaan apapun untuk memiliki izin tersebut," ujarnya.

Padahal dalam persidangan sebelumnya Saksi Ahli dari Pihak Pelindo, Yusril berpendapat dua pihak yang berseteru di Pelabuhan Semarang , keduanya mempunyai hak yang sama untuk melakukan aktifitas bongkar muat, namun keduanya berbeda karena Pelindo selaku Badan Usaha Pelabuhan (BUP) mendapat izin dari Pemerintah Pusat sedangkan Pihak Perusahaan bongkar muat lainnya mendapat izin dari Gubernur atau Bupati dan Walikota," jadi keduanya berbeda, tapi keduanya mempunyai hak yang sama untuk melakukan usaha bongkar muat di Pelabuhan," tuturnya.

Ditempat terpisah salah seorang Pengacara APBMI Jateng, Dedy Sulistiyo tetap dalam pendapatnya jika penetapan tersangka yang telah dilakukan Polda Jawa Tengah terhadap GM Pelindo III Semarang dalam kasus dugaan bongkar muat ilegal sudah sesuai dengan pasal 184 KUHAP yang telah memenuhi dua alat bukti yang cukup," ya ada surat dokumen dan keterangan saksi, itu sudah cukup," ujarnya.

Dalam pantauan media ini, dalam persidangan Pra Peradilan yang telah memasuki hari ke empat ini suasananya semakin memanas, karena sebelum persidangan dimulai sebagaimana biasanya berdatangan para simpatisan Polda Jawa tengah yang didominasi para buruh bongkar muat di Pelabuhan Semarang yang melakukan Aksi Orasi Damai yang meminta Majlis Hakim agar memutus perkara ini seadil-adilnya yang tidak merugikan nasib para pekerja bongkar muat yang selama ini mencari nafkah di Pelabuhan," Kami sudah ikhlas semua jasa usaha kepelabuhan dikuasai Pelindo, tapi saat ini kami hanya minta usaha bongkar muat yang selama ini telah menjadi lahan nafkah kami juga dicaplok Pelindo," ujar seorang pengunjuk rasa dalam orasinya.

You May Also Like

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

close