Pengurus APBMI  Jateng wadul ke Ombusman Pusat

Semarang,jantramas.com- Setelah mengadu ke DPRD Kota Semarang kemudian silaturahmi ke Kantor Ombusman Jateng, kini giliran Ombusman Pusat yang disambangi Para Pengurus Asosiasi Pengusaha Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Jateng yang mengadukan nasibnya atas ulah monopoli usaha PT Pelindo III Semarang (Senin,13/6) .

Bahkan mereka pun wadul atas munculnya surat dari Dirhubla Kementerian Perhubungan RI tertanggal 31 Mei 2016 yang isinya justru seolah telah melegalkan aktivitas bongkar muat Pelindo III Semarang, padahal kasus ini sebelumnya telah ditangani Polda Jateng yang telah menetapkan tersangkanya GM Pelindo III Semarang TS.

Pengurus APBMI saat diterima Komisioner Ombusmen Pusat di Jakarta
Pengurus APBMI saat diterima Komisioner Ombusmen Pusat di Jakarta


Namun yang patut disayangkan menurut Ketua APBMI Jateng, Romulo Simangunsong justru sebab musabab keluarnya surat tersebut mengacu pada surat Ombusmen Pusat kepada Menteri Perhubungan RI  tertanggal 15 Februari 2016 yang memberi saran perbaikan dalam pelayanan publik di Pelabuhan Semarang ," Nah surat dari ombusmen pusat itu selama ini terus dijadikan acuan Pihak Pelindo untuk melegalkan ulah bongkar muat ilegalnya," ujarnya.

Ditambahkan Romulo lagi, sebenarnya surat tersebut Jika ditelaah dengan baik tidak berdampak apapun tethadap penetapan tersangka GM Pelindo III Semarang , karena sama sekali tidak menyentuh subtansi permasalahan yaitu pelanggaran pada undang-undang Pelayaran No.17 Tahun 2008.

Bahkan memperkuat sinyalemen telah terjadinya pelanggaran itu sendiri sebagaimana tercantum dalam surat Dirhubla pada point 2B yang memerintahkan KSOP Kelas I Semarang untuk melakukan penelitian atas persyaratan tehnis atas badan usaha pelabuhan yang mengadakan kegiatan di Pelabuhan Semarang khususnya dari dan ke kapal.

Kemudian juga diperkuat pada poin 3 yang disebutkan dalam rangka singkronisasi dan harmonisasi terhadap peraturan yang berlaku akan dilakukan revisi terhadap peraturan perundangan terkait kegiatan bongkar muat di Pelabuhan," Dalam hal ini sebenarnya pihak kementerian perhubungan RI mengakui adanya tumpang tindih aturan dalam pelaksanaan bongkar muat barang di Pelabuhan semarang yang memperkuat juga adanya pelanggaran terhadap undang-undang pelayaran No. 17 Tahun 2008, apalagi surat tersebut juga bertentangan dengan surat dari Dirhubla Kementerian perhubungan RI sebelumnya Cq KSOP No. UM.003:36/10 /KSOP .TG Mas/15 tertanggal 30 Oktober 2015 yang intinya agar Pelindo III Semarang untuk segera menertibkan perizinan aktivitas bongkar muatnya di Pelabuhan semarang," papar Romulo.

Sedangkan ketika surat tersebut  juga dimintakan klarifikasi kepada Pihak Kementerian Perhubungan RI melalui Dirjen hubungan laut, Antonius Tony Budiono justru menyangkal jika surat tersebut keliru, "semua ini terjadi karena undang-undangnya yang abu-abu atau salah," ujarnya. Bahkan Tony pun tak akan pernah mencabut surat tersebut, kecuali pihak ombusmen pusat juga mencabut rekomendasinya," kami tak akan mencabut surat itu, kecuali ada rekomendasi baru dari Ombusman," imbuhnya.

Ditempat terpisah Komisioner Ombusmen Pusat, Alvin Lie juga merasa aneh secara administratif munculnya surat rekomendasi dari lembaganya tertanggal 15 Mei 2016 yang terkesan tergesa-gesa, karena saat itu Ombusmen masih dalam keadaan demisioner menunggu komisioner yang baru," waktu itu ombusmen baru demisioner, maka tak mungkin tiba-tiba ada rekom yang keluar," tuturnya dikantornya di Jakarta.

Selanjutnya Alvin pun meminta APBMI segera mengadukan kasus ini secara tertulis kepada Ombusmen guna bisa menelusuri lebih lanjut ," Silahkan APBMI mengadukan secara tertulis, kami akan telusuri kasus surat tersebut," tegasnya.

Sebagaimana diketahui Kisruh bongkar muat barang di Pelabuhan Semarang bermula dari adanya dugaan bongkar muat ilegal yang dilakukan pihak pelindo III semarang pada pertengahan November 2015 lalu. Dan kasus ini terus menyeruak setelah 6 (enam) bulan kemudian Pihak Penyidik Polda Jawa Tengah menetapkan GM Pelindo III Semarang TS sebagai tersangka Bongkar Muat Ilegal , kemudian atas penetapan tersangka tersebut.

Pihak Pelindo bereaksi dengan melakukan aksi unjuk rasa penolakan dikantornya, bahkan secara hukum telah melakukan Pra Peradilan di Pengadilan Negeri Semarang, Namun pihak APBMI Jateng pun tak tinggal diam bersama para pengusaha pelabuhan lainnya mengadukan kasus ini ke DPRD Kota Semarang, Ombusmen Jateng maupun pusat dan juga menggerudug Kementerian Perhubungan RI dengan didampingi Pengurus APBMI Pusat serta beberapa perwakilan APBMI se Indonesia untuk mengklarifikasi sekaligus minta dicabutnya surat dari Dirhubla tertanggal 31 Mei 2016 yang dianggap telah merugikan pihak APBMI yang juga telah bertentangan dengan surat Dirhubla sebelumnya.

Dan jika tidak dicabut, rencananya pihak APBMI se Indonesia akan melakukan gugatan  di Pengadilan Tata Usaha.

You May Also Like

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

close