Terkait Kisruhnya bongkar muat, Dirjen Hubla salahkan Undang-undang

Jakarta,jantramas.com-Mencuatnya kisruh bongkar Muat di Pelabuhan Semarang yang telah menyeret GM Pelindo III Semarang TS sebagai tersangkanya oleh Polda Jateng menuai reaksi dari Pihak Kementerian Perhubungan RI yang menilai persoalan kisruhnya bongkar muat tersebut disebabkan salahnya undang-undang.

Hal ini sebagaimana disampaikan Dirjen Hubla Kementerian Perhubungan RI, Antonius Tony Budiono saat menerima Rombongan Pengurus APBMI se Indonesia di Kantornya (Senin,13/6).," Dalam kasus bongkar muat di Pelabuhan, karena undang-undangnya abu-abu," ujarnya.

Namun kendatipun demikian dalam kasus kisruhnya bongkar muat di Pelabuhan Semarang, Tony berjanji akan memberikan pelayanan terbaik bagi semuanya yang bersifat Merchant to service, dimana yang paling duluan yang akan segera dilayani.

Kemudian jika pihak Pelindo III Semarang tidak melaksanakannya segera laporkan," Kami berjanji akan melayani dengan baik, dan jika tidak dilayani dengan baik segera laporkan kepada kami," imbuhnya.

Ketua APBMI Jateng, Romulo bersama Dirhubla Kemenperhubungan RI, Antonius Tonny Budiono di Kantor Kemenperhub RI jamarta
Ketua APBMI Jateng, Romulo bersama Dirhubla Kemenperhubungan RI, Antonius Tonny Budiono di Kantor Kemenperhub RI jamarta


Sementara itu Ketua APBMI Jateng, Romulo Simangunsong mendesak agar Kementerian Perhubungan RI segera mencabut surat yang dinilainya telah melakukan pemihakan kepada Pelindo III Semarang, " Kami kesini dipanggil pihak Kementerian perhubungan RI untuk mengklarifikasi suratnya yang seolah membenarkan bongkar muat pelindo," tuturnya.

Bahkan Romulo pun mendesak agar surat dari Dirhubla Kemenperhub RI tertanggal 31 Mei 2016 agar segera dicabut," Pokoknya surat tersebut harus segera dicabut, dan jika tidak akan kami PTUN kan," imbuhnya.

Ditempat terpisah sebelumnya Kepala Perwakilan Ombusmen Jateng, Achmad Zaid menyangkal jika pihaknya telah ikut melegalkan aktivitas bongkar muat yang dilakukan Pelindo III Semarang yang selama ini telah dijadikan acuannya," Kami pernah memberikan saran terkait dweling time guna optimalnya pelayanan publik di Pelabuhan Semarang, bukan melegalkan bongkar muat pelindo," ujarnya.

Bahkan Zaid pun menegaskan, jika pihaknya tidak ikut terlibat dalam pembuatan surat itu ," Surat itu dibuat ORI Pusat , dan kami tidak ikut terlibat dalam pembuatannya yang isinya saran untuk Menteri Perhubungan RI," imbuhnya.

Sebagaimana diketahui Rombongan Pengurus APBMI se Indonesia dipanggil Dirhubla Kementerian Perhubungan RI untuk membahas persoalan kisruh bongkar muat di Pelabuhan Semarang yang bertempat di Kantor Kemenperhub RI mulai pukul 8.00 Wib-9.00 Wib (Senin,13/6).

Dan dalam pertemuan tersebut juga dibahas surat dari Dirhubla Kementerian Perhubungan RI pada tanggal 31 Mei 2016 yang seolah isinya membolehkan Pelindo III untuk melakukan bongkar muat dan akibatnya seluruh Pengurus APBMI bereaksi keras atas munculnya surat tersebut yang kemudian dibahas dikementerian Perhubungan serta bakal digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

You May Also Like

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

close