Ombusmen Jateng menyangkal Legalkan Bongkar Muat Pelindo

Semarang,Jantramas.com- Kepala Ombusmen Republilk Indonesia(ORI) Jateng, Zaed menyangkal pihaknya telah merekomendasikan Legalitas Aktifitas Bongkar Muat yang dilakukan PT Pelindo III Tanjung Emas Semarang yang selama ini telah dijadikan acuan pihak Pelindo  untuk legalkan usaha bongkar muatnya di Pelabuhan," Kami dalam surat tersebut hanya merekomendasikan perbaikan layanan pelabuhan, jadi tidak ada ikut legalkan izin bongkar muat pelindo di Pelabuhan Semarang," ungkapnya.

Kepala Ombusmen Jateng, Zaed
Kepala Ombusmen Jateng, Zaed


Bahkan Zaed pun merujuk undang-undang Pelayaran No.17 Tahun 2008 yang mensyaratkan setiap perusahaan bongkar muat di Pelabuhan harus memiliki izin khusus untuk usaha bongkar muat," Pokoknya perusahaan apapun jika akan melakukan usaha bongkar muat di Pelabuhan harus memiliki izin, termasuk Pelindo," imbuhnya.

Sementara itu Pengacara APBMI Jateng, Rizal Thamrin menilai apa yang telah dilakukan Pihak Pelindo III Semarang jelas-jelas telah melanggar undang-undang No.17 Tahun 2008 yang dibuktikan dengan  munculnya surat dari Dirjen Perhubungan laut Cq KSOP Nomor: UM 003/36/10/KSOP.TG MAS/15 tertanggal 30 Oktober 2015 yang intinya meminta Pelindo III Semarang agar mengurus perizinan bongkar muat di Pelabuhan sesuai Peraturan Menteri Perhubungan (PM) No. 60 Tahun 2014," Dalam surat tersebut KSOP telah memerintahkan Pihak Pelindo III agar segera mengurus Izin bongkar muat, kemudian jika Pelindo belum mengurus izinnya, maka untuk sementara kegiatan bongkar muat diberikan kepada pihak lain yang sudah berizin," jelasnya.

Selanjutnya Rizal pun juga menjelaskan beberapa surat lainnya pun yang dikeluarkan Dirhubla RI SE No. UM 003/37/16, Surat Dishubkominfo Jateng No. 552/19.492/2015 yang intinya meminta Pelindo III Semarang mengurus izin bongkar muat, bahkan Gubernur Jateng pun sempat menegaskan, jika sampai kini Pihak Pelindo III belum mengajukan izin bongkar muat sebagaimana diamanatkan PM No.60 Tahun 2014,makanya sudah tepat pihak Penyidik Polda Jateng yang telah menetapkan GM Pelindo III Semarang, TS sebagai Tersangka Bongkar Muat Ilegal," Pihak Polda Jateng sudah benar menetapkan Tersangka GM Pelindo III Semarang dalam kasus ini, karena telah adanya dua alat bukti yang cukup sesuai pasal 184 KUHAP yaitu Bukti Surat, keterangan ahli dan keterangan saksi," jelasnya sebagaimana releasenya yang disampaikan pada Pers.

Ditempat terpisah GM Pelindo III Semarang, TS saat dikonfirmasi mengenai surat dari Ombusmen Republik Indonesia yang selama ini dijadikan salah satu acuan untuk melakukan aktifitas bongkar muat di Pelabuhan Semarang, justru TS membenarkan adanya surat ombusman tersebut," Rekom dari Ombusman Pusat Jakarta yang ditujukan ke Menhub RI, Ths," ungkapnya melalui pesan singkatnya.

Sebagaima diketahui mencuatnya kasus ini bermula dari aktifitas bongkar muat yang diduga ilegal yang dilakukan pihak Pelindo III Semarang pada penghujung tahun 2015 lalu. Sehingga hal tersebut memicu protes pihak APBMI Jateng yang berlanjut pelaporan ke Polda Jateng, kemudian proses hukum tersebut baru bisa mencuat kembali setelah GM Pelindo III Semarang ditetapkan tersangka atas dugaan bongkar muat ilegal.

Namun hal ini pun tidak bisa diterima pihak Pelindo yang menuding ada kriminalisasi dalam penanganan kasus ini, sehingga Pihak Pelindo pun mengajukan Pra Peradilan di Pengadilan Negeri Semarang yang rencananya akan digelar pada senin mendatang dan kasus ini kadung mencuat laksana bola liar, maka sebagai bentuk solidaritas kepada APBMI Jateng, kemudian pada kamis 9/6 para pengusaha Pelabuhan yang tergabung dalam FKAM Semarang mengadukan kasus ini ke DPRD Kota Semarang dengan akan dilanjutkan segera  turun ke Pelabuhan Semarang

You May Also Like

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

close