Dana TPP PNS Kendal belum cair?

Kendal-JM. Dana Tambahan Peningkatan Penghasilan (TPP) Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal yang jumlahnya mencapai Rp 174 Milyar setiap bulannya hingga kini belum bisa dicairkan. Hal ini sebagaimana diakui Kepala Dinas Penduduk dan Catatan Sipil, Tatang Iskandar yang menjelaskan , jika dana TPP untuk para PNS Kendal belum bisa dicairkan, namun bagi Tatang permasalahan ini tidak pernah diambil pusing,” Betul dana TPP PNS Kendal belum bisa dicairkan, kabarnya masih nunggu keabsahan dasar hukum pembayarannya,” tuturnya. Namun Tatang pun tidak terlalu ambil pusing atas ketidak cairan dana TPP PNS Kendal tersebut,” Yang penting anggaran untuk kegiatan dikantor ini sudah cair, termasuk untuk honor para tenaga kerja yang ada disini,” imbuhnya.
Sementara itu Ketua FORKOM LSM Kendal, Maksum menilai adanya keanehan dalam pengelolaan keuangan di Kendal,” Wah ini mestinya harus ditanyakan koq bisa kejadian seperti ini, ada apa dengan pengelolaan keuangan Kendal,” ujarnya.
Dalam Pantauan Media ini, memang sejak tahun 2015 dimasa Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kendal yang saat itu dijabat Kunto , ada Peraturan Bupati Kendal Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan kepada PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal yang penganggarannya dimulai sejak APBD Kendal Tahun 2016 yang jumlah mencapai Rp 174 Milyar , kemudian implementasinya juga berlaku melalui Keputusan Bupati Kendal Nomor : 893/592/2015 tentang Tambahan Penghasilan PNS Kendal Tahun 2016 yang ditandatanganinya mulai efektif berlaku sejak tanggal 2 Januari 2016 lalu. Dan dalam peraturan itu tercantum klasifikasi besaran Tambahan Penghasilan PNS tertinggi diperoleh Jabatan Sekda Kendal sebesar Rp 16 juta, kemudian Kepala Badan/ Inspektorat sebesar Rp 9 jutaan, disusul Para Kepala SKPD sebesar Rp 8 jutaan sedangkan TPP terendah senilai Rp 800 ribuan setiap bulannya untuk golongan I PNS Kendal. Namun lahirnya dana TPP PNS Kendal ini sempat juga ada protes dari beberapa PNS Kendal yang menyesalkan guliran dana tersebut diberlakukan saat kondisi ekonomi Masyarakat yang masih sengsara dan membebani uang Rakyat,” Saya seneng saja dapat tambahan penghasilan, tapi sebaiknya Dana Rp 174 Milyar itu prioritasnya digunakan untuk pembangunan jalan-jalan yang rusak dulu," ungkapnya yang minta identitasnya dirahasiakan. Ditambahkannya, dalam penentuan besaran TPP tersebut dinilai tidak adil dan terkesan digebyah uyah ," Tiap kepala Dinas penghasilannya sama Rp 8 jutaan setiap bulannya, dan yang mencolok justru yang struktural dan staf walau golongannya IV besaran penghasilannya selisih jauh," imbuhnya.
Sementara itu Ketua DPRD Kendal , Prapto Utono menanggapi hal ini memang dewan pernah membahas tambahan penghasilan PNS Kendal, namun besarannya hanya Rp 30 Milyaran setiap tahunnya," Ya ada tambahan penghasilan PNS agar mereka kinerjanya baik, dan masalah besarannya nanti ta chek dulu mas," tuturnya melalui handphonenya beberapa waktu lalu.
Sedangkan Ketua GNPK Jateng, Mastur Darori juga menilai TPP tersebut merupakan pemborosan Uang Rakyat ," itu pemborosan uang rakyat, tidak pas diterapkan saat ini yang masyarakatnya masih susah," tegasnya. (Tim Kendal)

You May Also Like

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

close