FORUM GROUP DISCUSSION TENTANG RENCANA REVISI UU No 22 TAHUN 2009 BERSAMA KAPOLRES DAN SATLANTAS POLRES BLORA

IMG-20180413-WA0000Kapolres dan Satuan Lalu Lintas Polres Blora mengikuti forum group discussion (FGD) terkait peraturan angkutan lalu lintas berbasis online, Kamis, 12 April 2018.

Kepala Satlantas Polres Blora AKP Febriyani aer menjelaskan, FGD digelar di gedung lantai 2 kantor Samsat Blora dengan melibatkan Satlantas dari Polres Blora,dinas Perhubungan,mahasiswa Kabupaten Blora,serta pihak terkait lainnya .

Hadir Kapolres Blora AKBP Saptono S.I.K menjelaskan bahwa FGD ini membahas rencana revisi UU LAJ tentang Permasalahan Angkutan Umum dan Penanganannya .

Mengenai transportasi online, mungkin pemerintah dan pihak-pihak terkait bisa duduk bersama untuk membuat aplikasi berbasis online untuk menampung angkutan berbasis online agar lebih mudah ditata kemudian bisa dibuat aturan mengenai pembayaran pajak dan kontribusi untuk Negara. Jadi tidak perlu ada revisi UU no 22 tahun 2009 yang pastinya butuh waktu dan proses panjang,” lanjutnya.

Kapolres disela sela FGD juga memberikan himbauan serta arahan kepada semua yang hadir dan semua pihak agar berhati hati dalam berkendara,terutama roda dua,karena angka kecelakaan di Blora yang paling tinggi adalah kendaraan roda dua .

Bahasannya mengenai perkembangan teknologi yang menimbulkan berbagai dampak, baik positif maupun negatif. Salah satu dampak negatifnya adalah timbul permasalahan di bidang transportasi .

Diskusi juga terkait dengan adanya jasa taksi/ojek online. Menurut rencana, UU No 22 Tahun 2009 akan direvisi untuk mengakomodasi sepeda motor sebagai transportasi angkutan umum.

Ia mengatakan, hasil dari diskusi tersebut nantinya dapat dijadikan acuan dan masukan bagi pemerintah daerah, khususnya terkait angkutan umum di Blora .

Kesimpulan dari hasil seminar yang diadakan tadi bahwa tidak perlu merubah Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang LLAJ karena didalamnya sudah mangakomodir semuanya tentang angkutan umum,sedangkan untuk angkutan umum online cukup diatur dengan Permenhub 108 tahun 2017 atau bisa dikeluarkan peraturan pemerintah,pungkasnya .

( arif )

You May Also Like

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

close