Gubernur babel tak boleh tolak wartawan

foto gubernur palangkaraya
foto gubernur pangkalpinang


PANGKALPINANG — Wartawan yang biasa liputan di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) mengeluhkan susahnya mewawancarai Gubernur Erzaldi Rosman.

Elza salah satu wartawan yang yang biasa liputan di kantor gubernur mengatakan bahwa pada Selasa (16/01/18) kemarin kami menunggu gubernur cukup lama. Setelah keluar ruangan, kami ingin wawancara malah gubernurnya menolak diwawancarai.

Elza wartawan dari Antara Babel mengatakan, bahwa kemarin dirinya hendak mewawancarai gubernur terkait program pemerintah.

“Apa yang mau ditanyakan,” kata Elza menirukan perkataan gubernur, lalu Ia menanyakan proyeksi kantor terkait program Rastra (beras sejahtera) kepada gubernur, namun dengan singkat dijawab gubernur. “Seperti biasa,” kata Elza menirukan perkataan gubernur sembari membalikkan tubuh Elza untuk disuruh pergi.

Gubernur Babel kata dia, langsung masuk ke ruang Biro Pemerintahan Pemprov Babel.

Elza menyayangkan sikap gubernur tersebut, padahal kata dia, pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan ke gubernur merupakan proyeksi dari tempatnya bekerja dan berhubungan dengan kepentingan masyarakat.

“Padahal wawancara dengan gubernur merupakan proyeksi kantor program beras sejahtera,” ungkap Elza, Rabu (17/01/18).

Ia menceritakan kejadian tersebut juga pernah Ia alami sebelumnya waktu liputan agenda gubernur di Sungailiat Kabupaten Bangka.

“Saya dulu pernah kejadian waktu di Sungailiat. Sebenarnya gak mau juga wawancara Gubernur karena sudah tau bakal seperti ini. Tetapi karena ada proyeksi dari pusat apa boleh buat,” kata Elza.

Terkait adanya penolakan oleh Gubernur Bangka Belitung Dr Erzaldi Rosman di kantor gubernur sangat di sayangkan oleh Feryandi selaku Ketua DPW Ikatan Media Online (IMO) Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Jika memang benar, bahwa Gubernur Bangka Belitung telah menolak untuk diwawancarai wartawan, itu merupakan penghinaan profesi wartawan dan juga dapat dikategorikan pelanggaran UU Pers No 40/1999, UU KIP 14/2008 dan UU 23/2014 tentang Pemda. Jika hal ini terbukti nanti, tidak main-main hukumannya UU 23/2014 mengatur sanksinya kepala daerah bisa diberhentikan.

Sebagai pejabat publik, kepala daerah baik itu Gubernur, Walikota, Bupati, Camat hingga Lurah dan Kepala Desa pun tidak boleh menolak wartawan untuk di wawancarai.

“Apalagi jika seandainya penolakan itu dilakukan secara kasar, hal ini sangat melecehkan profesi wartawan sebagai insan pers yang dilindungi undang-undang dan memiliki tugas sangat berpengaruh dalam pembangunan daerah, bangsa dan negara”, ungkap Feryandi yang biasa disapa Komeng ini, Rabu (17/01/18).

Menurutnya, sebagai pencari berita untuk mempublikasikan informasi harus memberikan data-data atau informasi secara terbuka dan transparan.

Sebagai pejabat publik termasuk kepala daerah wajib untuk tidak menutup diri kepada publik, apalagi kepada wartawan. “Sebab menolak memberi informasi termasuk menghalang-halangi kerja jurnalistik,” tegas Komeng yang juga Ketua DPW Ikatan Penulis dan Jurnalis Babel ini.

Lanjutnya, sesuai dengan Undang-Undang nomor 40/1999 tentang Pers juga melanggar prinsip keterbukaan informasi seperti diatur dalam Undang Undang nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Dijelaskan Feryandi bahwa tujuan keterbukaan informasi publik, seperti ditegaskan dalam UU KIP, adalah agar publik mengetahui perencanaan kebijakan publik, pelaksanaannya dan pengawasannya. Juga ditujukan untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan.

Jangankan wartawan, menurut ketentuan UU KIP, masyarakat bisa saja bebas bertanya serta minta informasi dan dokumentasi kepada pejabat publik, dalam hal ini pemerintah, baik lewat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, tutupnya.

You May Also Like

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

close