IPJT Audiensi bersama KIP Jateng

Semarang-JM. Rombongan Insan Pers Jawa Tengah (IPJT) yang dipimpin Sekretarisnya, M Syafik menyambangi Kantor Komisi Informasi Publik (KIP) untuk beraudiensi di Jalan Trilomba Juang Mugas Semarang.(Senin, 15/7) Dan Audiensi tersebut berkaitan dengan telah terbitnya Undang-Undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ( KIP ), merupakan payung hukum dalam upaya pemerintah memberikan kebebasan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang diperlukan.

Dalam.audiensinya Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jawa Tengah, memaparkan. kepada para wartawan yang tergabung dalam Sekretariat Bersama Insan Pers Jawa Tengah ( Sekber IPJT) terkait mekanisme serta prosedur untuk memperoleh informasi publik.
Sementara itu, Moh. Syafik selaku Sekretaris Sekber IPJT menyampaikan bahwa wartawan yang mengikuti audensi berasal dari berbagai media online maupun cetak antara lain dari Semarang, Kendal, Pekalongan, Grobogan, Jepara, Salatiga, Boyolali dan beberapa daerah lainnya.

Ditambahkan Syafik juga mengatakan bahwa audensi dengan KIP Jateng adalah bertujuan untuk memberikan pembekalan pada para wartawan dalam memahami UU No.14 tahun 2008, khususnya tentang prosedur yang harus dilakukan untuk mengajukan permohonan informasi kepada instansi atau lembaga guna menunjang tugas-tugasnya sebagai wartawan.

” Dengan dipahaminya undang-undang tersebut, maka para wartawan tidak lagi mengalami kendala di lapangan dan tidak melakukan kesalahan sehingga tidak terjerat dengan masalah hukum “, kata Syafik.

Handoko dari KIP Jateng, dalam penyampaian materinya sangat mengapresiasi kehadiran rombongan wartawan Sekber IPJT dan berharap agar para jurnalis semakin luas wawasannya tentang keterbukaan informasi publik.
Sehingga peran wartawan sebagai garda terdepan dalam menggali dan menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat semakin meningkat.

” Wartawan sebagai ujung tombak penyebaran informasi, maka harus benar-benar memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya UU KIP “, kata Handoko, laki-laki yang akrab disapa Gendon ini.

Sementara itu, Dr.Wijaya dalam paparannya menyampaikan bahwa untuk mendapatkan informasi dari lembaga ataupun instansi, maka pemohon harus mengajukan surat resmi tentang info yang diperlukan.

Dr.Wijaya mengatakan juga bahwa untuk meminta informasi, pemohon tersebut harus mengajukan surat, dimana prosedurnya harus sesuai dengan UU 14 tahun 2008, sebagaimana yang tercantum pada pasal 22.

Di akhir paparannya, Dr. Wijaya menegaskan bahwa informasi yang bisa diminta yaitu informasi dengan kategori tidak masuk dalam kategori tidak dikecualikan.

” Informasi yang dikecualikan diantaranya yaitu informasi yang jika diberikan dapat membahayakan keamanan negara. Selengkapnya tercantum dalam pasal 17 UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP “, pungkas Dr.Wijaya.

Salah satu awak media journalpolice.id dan pengurus IPJT cabang Jepara Deny pelong pangilan akrabnya, menuturkan adanya KIP membuat semangat karena bagaimana mengungkap data data dan kepentingan rakyat kecil , " mengingatkan awal pengalaman sebagai wartawan journalpolice.id dua tahun lalu berani mengungkap kasus besar demi membela kepentingan rakyat kecil di pantura jepara antara warga dan diduga oknum bekingi Salah satu perusahaan Tbk dag dig dug waktu itu berani bicara lantang hadapi resiko sebagai wartawan harus berani," ungkapnya.(RESO)

You May Also Like

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

close