RAJAM gelar Aksi Tolak Omni Bus Law di Jawa Tengah

RAJAM gelar Aksi Tolak Omni Bus Law di Jawa Tengah . Semarang-JM. Setelah Asosiasi Pengusaha Bongkar Muat ( APBMI) Jawa Tengah yang kecewa atas regulasi Omni Bus Law. Kini giliran Ribuan Massa Rakyat Jawa Tengah Melawan (RAJAM), melakukan aksi turun ke jalan, untuk penolakan terhadap omnibus law. (Rabu,11/3). Mereka melakukan long march sejauh 12 kilometer, dari beberapa titik kumpul di mulai dari Wilayah Pelabuhan Tanjung emas ratusan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Indonesia Perjuangan FSPIP, KASBI, dan Perwakilan BEM yang di pimpin oleh Karmanto.SH.MH Korlap Aksi Wilayah Pelabuhan dan Semarang Timur , memulai Aksi Long Mart dari Pelabuhan Tanjung emas menuju jalan Arteri pelabuhan menuju bundaran Flayover Kalibanteng untuk bertemu dengan rombongan yang berkumpul di taman lele, jalan raya Randugarut, Tugu Semarang,

Sekitar pukul 10.00 wib massa memulai aksi, dengan longmarch menuju Kantor Gubernur Jawa tengah, Jalan Pahlawan Semarang. Ribuan massa yang terdiri dari berbagai elemen serikat buruh, petani, nelayan, dan mahasiswa ini, dengan berkendara sepeda motor, berjalan perlahan, sehingga memacetkan lalu lintas, jalur pantura.

Akibat aksi long march ini, jalan Arteri Pelabuhan dan jalur pantura semarang kendal, mengalami kemacetan panjang. Di sepanjang jalan, massa aksi mendapat pengawalan ketat dari kepolisian. Sambil membawa bendera, beberapa peserta aksi melakukan orasi diatas mobil komando.

Aksi turun ke jalan ini untuk menyatakan penolakan terhadap produk rancangan undang-undang usulan pemerintah, yang diberi nama omnibus law, ruu cipta kerja. Penolakan ini salah satunya dilatar belakangi oleh penyusunan draft ruu cipta kerja yang dilakukan pemerintah dengan tidak transparan, dan tanpa melibatkan unsur masyarakat sipil, yang nantinya akan ikut terkena dampak.
Menurut Karmanto Selalu Korlap Aksi Wilayah Pelabuhan dan Semarang Timur, Kalau sampai OMNIBUS LAW CIKER ini di sahkan maka keadaan buruh semakin sengsara karena banyak pasal yang mengurangi hak buruh seperti Di perluas nya status pekerjaan outsourcing dan kontrak , Hilangnya pesangon dan Hak buruh perempuan seperti cuti melahirkan. Cuti haid. Cuti sakit yang tidak di bayar. Karena menganut sistem kerja perjam di tambah lagi pengusaha yang membayar buruh nya di bawah UMK Upah Minimum Kota tidak di kenakan sangsi Pidana hanya sangsi administrasi saja. Hanya satu kata Tolak Omnibus Law CIKER kata orasi yang disampaikan.(TIM)

You May Also Like

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

close