Tutup Rangkaian Penyerahan LHP atas LKPD TA 2019, BPK beri Opini WTP untuk Pemerintah Kabupaten Temanggung

Semarang-JM. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jateng menggelar
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
Kabupaten Temanggung TA 2019. Atas LK Pemkab Temanggung tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Prosesi penyerahan LHP dilaksanakan secara online dengan video conference. Hal ini dilakukan
untuk menghindari kerumunan sebagai upaya menghentikan penyebaran wabah COVID-19. LHP atas
LKPD Kabupaten Temanggung diserahkan secara virtual oleh Kepala Perwakilan (Kalan) BPK
Provinsi Jateng Ayub Amali dengan menunjukkan dokumen LHP melalui share screen zoom
kepada Ketua DPRD Temanggung Yunianto dan Bupati Temanggung H.M. Al Khadziq.
Menurut Ayub Amali, meskipun Kabupaten Temanggung mendapatkan opini WTP, BPK masih
menemukan adanya beberapa kelemahan dalam hal sistem pengendalian intern dan
ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Permasalahan tersebut antara lain pada
penatausahaan aset tetap, pemberian dana bantuan siswa miskin SD dan SMP, dan pada
pelaksanaan paket pekerjaan beberapa OPD. Ayub Amali berharap permasalahan tersebut menjadi
perhatian Bupati maupun pimpinan DPRD Temanggung.
Dalam kesempatan tersebut, Ayub Amali menyampaikan apresiasi kepada DPRD dan Bupati
Temanggung beserta jajarannya. Menurut Ayub Amali, berkat kerja keras dan dukungan semua
pihak, penyusunan laporan keuangan Pemda, pelaksanaan pemeriksaan oleh BPK, sampai dengan
penyerahan hasil pemeriksaan atas LKPD TA 2019 dapat terlaksana dengan baik.

Dengan diserahkannya LHP atas LKPD Kabupaten Temanggung, maka sudah 36 LKPD TA 2019
di wilayah Provinsi Jawa Tengah diperiksa oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Kepala
Perwakilan beserta seluruh jajaran BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah mengucapkan selamat
atas opini WTP yang telah diraih oleh seluruh pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jawa
Tengah. Apresiasi disampaikan atas kerja keras seluruh pemerintah daerah dalam melaksanakan
pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, juga atas penyampaian LKPD ke BPK
Perwakilan Provinsi Jawa Tengah secara tepat waktu. (TIM)

You May Also Like

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

close